Menyediakan infrastruktur digital berstandar tinggi untuk mengelola ekosistem Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDK-MP). Kami mendorong transparansi tata kelola demi memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Target Pengembangan Nasional
30,000 Unit Desa
Sistem Akuntansi
Standar SAK-EP
Modal Awal Produktif
Himbara & SAL APBN
Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga simpan pinjam biasa, melainkan pilar ketahanan pangan dan pusat distribusi ekonomi desa. Kami menghadirkan sistem kontrol digital terpadu demi memastikan prinsip gotong royong berjalan optimal.
Penyaluran modal awal produktif bersumber dari skema perbankan formal yang kredibel untuk menggerakkan ekosistem niaga desa.
Pengelolaan administrasi yang mengedepankan standardisasi audit berkala demi melindungi hak seluruh anggota koperasi secara sah.
Memangkas rantai tengkulak yang merugikan produsen lokal dengan membangun rantai distribusi langsung ke unit gerai desa.
Menyediakan berbagai layanan esensial masyarakat desa melalui tata kelola satu pintu yang efisien.
Menyediakan barang kebutuhan pangan pokok bersubsidi langsung untuk menstabilkan harga pasar.
Akses penyediaan obat-obatan esensial dan vitamin yang terjamin keasliannya bagi seluruh warga desa.
Layanan pemeriksaan kesehatan dasar mandiri yang terjangkau tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Program permodalan mikro produktif bagi UMKM desa demi menghindari jerat pinjaman ilegal.
Fasilitas penyimpanan hasil tani dan nelayan setempat guna mempertahankan kualitas komoditas lokal.
Sistem pengiriman armada desa terintegrasi untuk mempercepat pasokan barang ke gerai-gerai utama.
Pintu pemasaran digital produk kerajinan dan hasil olahan UMKM desa untuk menjangkau pangsa pasar nasional secara mandiri.
Kami percaya transparansi adalah kunci kepercayaan. Sistem dApp (decentralized application) kami mencatat arus permodalan, mutasi inventaris barang dari 7 Gerai Kopdes Merah Putih, serta kontribusi SHU anggota yang langsung dapat dipantau publik secara terbuka tanpa bisa diubah sepihak.
Dapatkan informasi tepercaya seputar percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih langsung dari lapangan.
Langkah bersejarah dicapai oleh Kopdes VIP yang berhasil mendistribusikan SHU kepada ribuan anggota di Jawa Timur secara otomatis dan realtime, membuktikan efisiensi optimalisasi teknologi blockchain di pedesaan.
Aturan baru ini disiapkan untuk memperkuat integrasi operasional ribuan koperasi yang sudah terbangun di berbagai provinsi agar dapat berjalan dengan aman dan legal.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong percepatan pendistribusian infrastruktur penunjang agar koperasi desa segera melayani kebutuhan logistik pangan secara mandiri.
Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan) Merah Putih adalah lembaga ekonomi berbadan hukum koperasi di tingkat pedesaan yang didirikan untuk menjalankan unit usaha terpadu. Tujuannya adalah mengamankan rantai pasok pangan, menyediakan kebutuhan pokok murah, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa berdasarkan asas kekeluargaan.
Pada 2 tahun pertama masa rintisan, gaji manajer Kopdes Merah Putih disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema kontrak PKWT. Kisaran kompensasi yang diterima berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp8.000.000 per bulan, tergantung pada penyesuaian wilayah penugasan, hari kerja, serta volume transaksi gerai setempat. Memasuki tahun ketiga, penggajian ditargetkan mandiri dari hasil profit usaha koperasi itu sendiri.
Bukan. Kopdes (Koperasi Desa) bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kopdes adalah entitas mandiri berbadan hukum koperasi yang kepemilikannya berada penuh di tangan para anggotanya (warga desa). Namun, proyek percontohan nasional Kopdes Merah Putih memang difasilitasi penuh pembentukan dan pengawasannya oleh pemerintah.
Perbedaan utamanya terletak pada kepemilikan modal dan pembagian hasil:
- BUMDes: Didirikan oleh Pemerintah Desa dengan modal sebagian besar disetor dari kas Desa. Keuntungannya masuk sebagai PADes (Pendapatan Asli Desa) untuk pembangunan desa.
- Kopdes: Didirikan atas inisiatif warga secara gotong royong dengan modal simpanan anggota. Pengurus dipilih langsung oleh anggota, dan keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU) dibagikan kembali secara adil kepada seluruh anggota koperasi.
Setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan setempat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dapat mendaftarkan diri secara terbuka. Keanggotaan bersifat sukarela, demokratis, dan setara demi memajukan perekonomian pedesaan secara mandiri.
Syarat utama yang ditetapkan meliputi: berdomisili di wilayah desa operasional setempat, minimal berpendidikan lulusan SMA/SMK sederajat (diutamakan Diploma/S1), berusia antara 18-40 tahun, mampu mengoperasikan gawai pintar secara mandiri, serta wajib mengikuti dan dinyatakan lulus dalam seluruh rangkaian ujian administratif serta pembekalan khusus tata kelola logistik dApp.
Petani lokal, peternak, dan pengrajin UMKM dapat mendaftarkan produk mereka secara langsung di kantor admin Gerai Kopdes setempat. Setelah lolos kurasi mutu dan kemasan produk, komoditas tersebut akan didaftarkan ke sistem inventori digital untuk dipasarkan di Gerai fisik maupun ekosistem dApp marketplace dengan skema pembayaran tunai atau konsinyasi yang transparan.